JAKARTA-- (KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis memberikan evaluasi terhadap pemerintah terkait terjadinya tsunami di Banten. Salah satu evaluasinya adalah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak naik dalam APBN 2019. "Kita Komisi V, hampir semua (anggota) Komisi V, itu minta keseriusan pemerintah untuk menambahkan anggaran berkaitan dengan audit dan pengadaan deteksi gempa dan tsunami. Tapi anggaran di tahun 2019 itu baik BMKG maupun Basarnas itu tidak naik," kata Fary pada wartawan, Senin (24/12). Menurut Fary penambahan anggaran penting terutama untuk mengganti atau memperbaiki alat pendeteksi tsunami. Sebab, kata dia, beberapa alat pendeteksi tsunami di Indonesia sudah tidak berfungsi dengan baik.

"Kita enggak bisa lagi. Palu sudah jadi pembelajaran kita. Apalagi ada informasi potensi gempa tsunami. Kita sudah harus serius. Anggaran BMKG, Basarnas engga ada penambahan. Dia terus begitu saja," ujarnya.Karena itu, Fary beserta fraksinya yakni Gerindra, tidak setuju dengan anggaran yang diajukan oleh BMKG dalam RAPBN Tahun 2019 lalu. Dia menilai pemerintah terlalu anggap remeh permasalahan terhadap alat deteksi tsunami yang ada di Indonesia.(Net/Hen)